Sustainability Landscape Resolution Initiative (SELARAS)

Who We Are	Sustainability Landscape Resolution Initiative (SELARAS) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri atas inisiasi dari para aktivis lingkungan, akademisi dan aktivis ham dan bisnis yang melihat dimana saat ini pengembangan investasi berbasis hutan dan lahan terutama di bidang perkebunan sawit, hutan tanaman dan Industri Ekstraktive lainnya belum mengke depankan prinsip-prinsip berkelajutan secara penuh. Atas dasar inilah kemudian SELARAS di inisiasi sebagai sebuah lembaga yang akan menjalin kerjasama multipihak baik dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa perkembangan perkebunan sawit dan hutan tanaman tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan butir-butir bisnis dan HAM juga ramah lingkungan.
Vission	Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang lestari dan berkeadilan serta mengkedepankan prinsip-prinsip Ham dan bisnis oleh Pemegang Izin Industri Ekstraktive.
Mission	1.      Mewujudkan Pengelolaan Industri Ekstraktive yang lestari dan berkelanjutan dengan mengkedepankan aspek-aspek lingkungan 2.      Terwujudnya Sinergitas pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam yang adil dan lestari antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat 3.      Terwujudnya Kolaborasi pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan berkelanjutan antara masyarakat dan sektor swasta
Our Approach	Pengelolaan kawasan di Indonesia selama ini terkesan semeraut dan tidak membertimbangkan semua aspek yang ada, baik aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Pengelolaan kawasan yang terkesan semarut ini kemudian yang melahirkan berbagai macam konflik, baik konflik tenurial antara pemerintah, pemegang izin dan masyarkat maupun konflik ekologi. Hal ini terlihat kemudian, dengan tinggi nya angka konflik tenurial di Indonesia. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama tahun 2015 jumlah konflik tenurial sebanyak 252 kasus dengan luas 400.430 Ha, melibatkan 108.714 keluarga. Dari berbagai kasus itu korban tewas 5 orang, tertembak aparat 39 orang, luka-luka 124 orang dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang. Selain itu, pada awal tahun 2000-an Indonesia juga pernah tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai Negara tropis dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, yakni dua juta hektar pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan di Indonesia baik hutan maupun non-hutan sangatlah tidak tertata dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan banyak nya pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan wilayah namun tidak duduk bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian kami hadir dengan sebuah pendekatan pengembangan kawasan hutan dan non hutan melalui pendekatan lansekap. Lebih spesifik, pendekatan lansekap yang dilakukan adalah dengan pendekatan lansekap multifungsi (Multifunctional Lansekap Approach). Pendekatan ini berusaha untuk menyediakan sebuah konsep dan alat untuk mengalokasikan dan mengelola kawasan baik hutan dan non hutan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah di mana pertanian, pertambangan, dan lahan produktif lainnya sejalan dengan tujuan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh pendekatan ini kemudian menempatkan tujuan yang dimiliki oleh pemangku kepentiangan dan pengembangan masyarkat hingga lingkungan menjadi satu integrasi yang tak terpisahkan. Dalam pendekatan Multifunctional Landscape Approach ini, terdapat 8 prinsip dasar pendekatan, diantaranya adalah : 1.      Colaborative Management Pengembangan berbasis lansekap dengan pendekatan Multifunctional Landscape Approach selalu mengkedepankan management kolaboratif. Management kolaboratif ini yang kemudian akan memastikan semua pemangku kepentingan untuk selalu duduk bersama untuk menemukan dan menyusun rencana pengelolaan bersama pada tingkat lansekap. 2.      Multiple Scale Governance Dalam pengelolan tingkat lansekap, sangat lah penting ketika semua pemangku kepentingan memiliki niatan dan tujuan yang sama didalam pengelolaan lansekap. Namun dari pada itu, peran serta semua pemangku kebijakan untuk mengambil peran dalam penataan wilayah lansekap. Ini terkait dengan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Didalam Multi Scale Governance (tata kelola skala ganda), masing-masing pemangku kepentingan akan dapat menempat masing-masing interest kedalam rencana penataan wilayah bersama. 3.      Multifunctionality Lansekap dan komponennya memiliki banyak kegunaan dan tujuan, masing-masing dinilai dengan cara yang berbeda oleh pemangku kepentingan yang berbeda. Pengabaian kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan akan menimbulkan konflik dan gesekan antar pemangku kepentingan. Hal ini yang kemudian diperlukan untuk ditemukan sebuah benang merah penyelarasan. Didalam pengelolaan landsekap, setiap interest dari pemangku kepentingan bukan merupakan hal yang terpisah atau partial. Namun interest tersebut sebenarnya adalah sebuah benang merah yang menuju pada tujuan pengelolaan dan pemanfaatan lansekap. Untuk itu, skema multifungsi dalam pengelolaan adalah untuk merangkum semua interest untuk di jadikan kedalam sebuah benang merah tujuan besar bersama didalam pengelolaan lansekap. 4.      Multiple Stakeholder Engagement Banyak skema pengelolaan yang berakhir pada kegagalan dikarenakan tidak semua pemangku kepentingan terlibat didalam pengambilan keputusan. Kegagalan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara adil dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan hasil yang tidak optimal, dan terkadang tidak etis.Solusi yang ada haruslah mencakup distribusi manfaat yang adil. Mengembangkan pendekatan lansekap memerlukan proses multi kolabiratif untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan mengenali kekhawatiran dan aspirasi mereka. 5.      Negotiated and Transparent Transparansi adalah dasar kepercayaan dalam pengelolaan berbasis lansekap. Transparansi dicapai melalui proses perubahan yang saling dipahami dan dinegosiasikan dan dibantu oleh tata pemerintahan yang baik. Kebutuhan untuk mengkoordinasikan kegiatan oleh beragam actor mensyaratkan bahwa visi bersama dapat disepakati. Ini memerlukan consensus luas mengenai tujuan, tantangan, dan kekhawatiran umum, serta pilihan dan peluang. Semua pemangku kepentingan perlu memahami dan menerima logika umum, legitimasi, dan justifikasi untuk tindakan, dan untuk mengetahui risiko dan ketidak pastian. Membangun dan memelihara consensus semacam itu adalah tujuan mendasar dari pendekatan lansekap multifungsi (Multifunctional Lanscape Approach). 6.      Rights and Responsibility Aturan tentang akses sumberdaya dan penggunaan lahan merupakan hasil social dan konservasi dan harus jelas sebagai dasar pengelolaan yang baik. Akses terhadap system peradilan yang adil memungkinkan penyelesaian konflik dan jalan keluar. Hak dan tanggung jawab berbagai actor harus jelas dan diterima oleh semua pemangku kepentingan. Klarifikasi klaim yang saling bertentangan akan memerlukan perubahan, idealnya dinegosiasikan, yang mungkin legal atau informal. Ketika konflik muncul, perlu ada system legitimasi yang sah untuk arbitrase, keadilan, dan rekonsiliasi. 7.      Participatory Monitoring Ketika para pemangku kepentingan telah menyetujui tindakan dan hasil yang diinginkan, mereka akan tertarik untuk menilai kemajuan yang dihasilkan dari rencana yang ada. Dalam pendekatan lanskap, tidak ada pemangku kepentingan tunggal yang memiliki klaim unik terhadap kemajuan dari pengelolaan bersama. Semua pemangku kepentingan harus dapat mengukur dan menilai serta mengevaluasi secara bersama akan capaian dan kemajuan yang terjadi dari pengelolaan yang telah di sepakati bersama. 8.      Strengthened stakeholder capacity Setiap pemangku kepentingan membutuhkan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan menerima berbagai peran dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu mengandaikan keterampilan dan kemampuan tertentu (sosial, budaya, keuangan). Partisipasi yang efektif membuat tuntutan para pemangku kepentingan. Sifat lansekap yang kompleks dan berubah membutuhkan perwakilan dan institusi yang kompeten dan efektif yang dapat terlibat dengan semua masalah yang diangkat oleh proses tersebut. Proses dalam pendekatan Multifunctional Landscape ini yang kemudian juga mengkedepankan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan baik secara individu dan kelembagaan.